Seluruh Pelabuhan Batam Bakal Terhubung BATAMKU, Pendataan Dimulai dari Sekupang

Aplikasi BATAMKU disiapkan untuk membantu pemerintah membaca kebutuhan transportasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan pelayanan publik berdasarkan data mobilitas masyarakat.

Batam-(Rempangpost.com) – Ke mana orang datang dan pergi dari Batam, berapa besar pergerakannya, serta bagaimana kebutuhan mereka terhadap fasilitas kota? Pertanyaan itu mulai dijawab Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui aplikasi BATAMKU. Sistem ini disiapkan untuk mendata mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Batam melalui jalur pelabuhan.

Pelabuhan Sekupang menjadi lokasi pertama penerapan sistem tersebut. Setelah melewati uji coba dan evaluasi, pendataan direncanakan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Batam. Data yang terkumpul nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah menentukan kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, hingga arah pembangunan kota.

“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

Bagi Batam, data mobilitas bukan sekadar catatan jumlah penumpang di pelabuhan. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kota ini memiliki arus kedatangan dan keberangkatan yang tinggi. Pergerakan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan transportasi, fasilitas publik, hingga aktivitas ekonomi.

Pemerintah berharap data BATAMKU dapat membantu memetakan kebutuhan kapasitas pelabuhan, akses transportasi antarkawasan, serta layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih. Dengan begitu, pembangunan diharapkan tidak hanya mengikuti perkiraan, tetapi lebih didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.

BATAMKU juga diarahkan untuk membaca kebutuhan tenaga kerja di tengah pertumbuhan investasi dan industri. Informasi mobilitas masyarakat berpotensi dipadukan dengan data sektoral untuk menyelaraskan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan perusahaan.

Amsakar mengatakan, pertumbuhan investasi harus diikuti kesiapan tenaga kerja, infrastruktur, dan pelayanan publik. Menurut dia, masuknya investasi perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Batam.

“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” ujarnya.

Selain industri, data pergerakan masyarakat juga berpotensi menjadi referensi untuk membaca perkembangan pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk melihat perubahan aktivitas ekonomi dan kebutuhan di berbagai kawasan.

Namun, penerapan sistem ini masih membutuhkan sejumlah persiapan. Pemko Batam dan BP Batam sebelumnya telah membahas pengembangannya melalui forum diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Pembahasan meliputi mekanisme pendataan, integrasi sistem, kesiapan operasional, serta pembagian tugas antarinstansi. Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan juga masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemko Batam.

Sejumlah instansi direncanakan terlibat, mulai dari BP Batam, Pemko Batam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, hingga operator angkutan.

Pemilihan Sekupang sebagai lokasi awal dimaksudkan untuk menguji mekanisme pendataan, kesiapan petugas, kapasitas sistem, serta kemudahan pengguna jasa pelabuhan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum sistem diterapkan di pelabuhan lainnya.

Di sisi lain, pengumpulan data mobilitas masyarakat juga menyisakan pekerjaan penting, yakni memastikan perlindungan data pribadi. Pemerintah perlu menjamin kejelasan tujuan pengumpulan informasi, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan data.

Akses bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar juga perlu diperhatikan agar penerapan BATAMKU tidak justru menyulitkan pengguna jasa pelabuhan.

Amsakar berharap BATAMKU tidak berhenti sebagai proyek digitalisasi pemerintahan. Ia ingin sistem tersebut menghasilkan data yang benar-benar digunakan untuk memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan pembangunan.

“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *