Batam-(Rempangpost.com) – Keterbukaan informasi menjadi salah satu modal penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan masyarakat ikut mengawasi pembangunan. Di tengah realisasi investasi Batam yang mencapai Rp59,73 triliun hingga Triwulan III 2026, Badan Pengusahaan (BP) Batam berupaya memperkuat tata kelola informasi yang transparan, inklusif, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Presentasi Uji Publik pada rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, Ariastuty Sirait, Amsakar memaparkan sejumlah kebijakan dan capaian lembaga dalam memperkuat pelayanan informasi publik.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Menurutnya, investor membutuhkan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum mengambil keputusan bisnis. Sementara masyarakat berhak mengetahui kebijakan dan arah pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Karena itu, BP Batam menetapkan lima arah kebijakan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Meliputi penguatan regulasi dan kelembagaan, digitalisasi serta integrasi layanan, pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif, transparansi informasi strategis, serta monitoring dan evaluasi kualitas layanan secara berkelanjutan.
Amsakar menilai, keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan perkembangan ekonomi Batam. Kepastian informasi menjadi salah satu faktor yang membangun kepercayaan investor dan mitra kerja, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami serta mengawasi kebijakan pembangunan.
Hal tersebut menjadi semakin relevan di tengah tren positif perekonomian Batam. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,28 persen, meningkat dibandingkan 6,76 persen pada 2025 dan 6,69 persen pada 2024.
Sementara itu, realisasi investasi Batam hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun. Capaian tersebut meningkat dari realisasi Semester I 2026 sebesar Rp39,89 triliun, dengan target investasi sepanjang tahun ini ditetapkan sebesar Rp70 triliun.
Bagi BP Batam, capaian tersebut perlu diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka. Sebab, pertumbuhan investasi tidak hanya membutuhkan kemudahan berusaha dan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kepastian informasi serta kepercayaan terhadap institusi penyelenggara.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan, memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Batam,” ujarnya.
Amsakar menegaskan, keterbukaan informasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Penguatan peran PPID diharapkan membuat akses masyarakat terhadap informasi semakin mudah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BP Batam.
Melalui langkah tersebut, BP Batam ingin memastikan pembangunan Batam berjalan dengan dukungan kepercayaan publik. Sebab, kawasan yang kompetitif tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahannya. (*)
