Batam-(Rempangpost.com) – Posisi Batam sebagai salah satu pintu gerbang ekonomi Indonesia ke pasar internasional kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Namun, ambisi menjadikan kawasan ini sebagai pusat manufaktur, logistik, dan perdagangan global tidak cukup hanya mengandalkan letak geografis. Kepastian regulasi, pasokan energi, dan ketersediaan air baku menjadi pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan.
Persoalan strategis tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, bersama jajaran ke Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala BP Batam itu, sejumlah agenda penting dibahas. Mulai dari efektivitas regulasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ), optimalisasi pasokan energi dan air baku, hingga penguatan posisi Batam dalam rantai perdagangan dan industri internasional.
Dradjad menilai, Batam memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar kawasan industri dan perdagangan. Letaknya yang strategis, berhadapan langsung dengan dinamika geopolitik kawasan, menjadikan Batam salah satu pintu utama Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Momentum kunjungan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November, juga menjadi alasan Dradjad menyebut Batam sebagai salah satu garda terdepan ketahanan ekonomi nasional.
“Ketahanan ekonomi masyarakat di Batam menjadi prioritas utama kami karena posisi strategis Batam sangat krusial bagi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dradjad.
Menurutnya, pemerintah pusat berkomitmen mempercepat penyempurnaan regulasi untuk memperkuat daya saing kawasan. Kepastian hukum bagi pelaku usaha, integrasi ekosistem ekonomi antarkawasan, konektivitas wilayah, hingga perluasan kerja sama ekonomi internasional menjadi sejumlah hal yang perlu diperkuat.
Di sisi lain, persoalan energi dan air baku tidak bisa dipandang sebagai urusan infrastruktur semata. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan keberlanjutan investasi sekaligus kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan ketersediaan energi dan air baku mampu mengimbangi kebutuhan industri yang terus berkembang, seiring masuknya investasi baru ke Batam.
“Kemenko Perekonomian hadir untuk mengawal agar implementasi regulasi berjalan presisi, sehingga Batam mampu memperkokoh posisinya sebagai wilayah ketahanan ekonomi dan pusat industri di tingkat regional. Harapan kami, Batam menjadi model kawasan terdepan (frontier) bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lainnya di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan, perkembangan Batam hingga saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang tidak terlepas dari dinamika pembangunan dan kolaborasi antarlembaga.
Menurutnya, integrasi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan kawasan.
Namun, meningkatnya realisasi investasi juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar. Ketersediaan fasilitas bagi investor harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, yang berjalan selaras dengan kepastian fasilitas bagi para investor di Batam melalui penguatan sinergi dan kolaborasi di seluruh lini,” ujar Amsakar.
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah agenda strategis untuk memperluas peluang investasi Batam. Salah satunya melalui partisipasi dalam Vibrant Gujarat Global Summit di India.
Forum bisnis internasional itu dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya dari Batam, untuk memperkenalkan potensi bisnis sekaligus membuka ruang kerja sama dengan mitra global.
BP Batam berencana mendorong keikutsertaan pelaku usaha sebagai delegasi dalam kegiatan eksibisi maupun penjajakan kerja sama investasi.
Tak hanya menyasar perusahaan besar, penguatan ekonomi lokal juga menjadi perhatian. Amsakar menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk memperluas akses permodalan agar pelaku usaha lokal dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi Batam.
Bagi Amsakar, kunjungan pemerintah pusat tersebut menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan langsung kondisi riil pembangunan kawasan, termasuk berbagai tantangan yang membutuhkan dukungan kebijakan dari tingkat pusat.
“Sinergi bersama Kemenko Perekonomian ini sangat krusial untuk mengurai dinamika pembangunan kawasan sekaligus memastikan kegiatan ekonomi di Batam terus tumbuh dan berkembang,” tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2016–2018, Asman Abnur, jajaran pimpinan Kemenko Perekonomian, Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), komisaris dan direksi BUMN, serta pejabat tingkat I dan II di lingkungan BP Batam.
Rangkaian kunjungan kerja Kemenko Perekonomian di Batam dijadwalkan berlanjut dengan peninjauan langsung ke kawasan pengembangan teknologi dan industri digital di KEK Nongsa Digital Park.
Kawasan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam pengembangan ekonomi digital Batam, sekaligus memperlihatkan arah transformasi ekonomi yang ingin dibangun: tidak hanya sebagai basis manufaktur dan logistik, tetapi juga sebagai simpul industri teknologi yang terhubung dengan pasar internasional. (*)
