Batam-(Rempangpost.com) – Pergerakan orang yang keluar dan masuk Batam melalui pelabuhan bakal dipetakan melalui aplikasi BATAMKU. Data tersebut disiapkan sebagai salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan investasi di Batam.
Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan penerapan sistem pendataan tersebut. Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal sebelum BATAMKU diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Batam.
“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Bagi Batam, data pergerakan masyarakat memiliki arti penting. Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), aktivitas industri, investasi, perdagangan, dan pariwisata turut mendorong tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah.
Selama ini, kebutuhan pembangunan harus mengikuti perkembangan aktivitas kota yang terus bergerak. Melalui BATAMKU, pemerintah berharap memiliki gambaran lebih terukur mengenai arus mobilitas masyarakat sebagai bahan menentukan prioritas pembangunan.
Data tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengevaluasi kebutuhan kapasitas pelabuhan, transportasi antarkawasan, aksesibilitas, hingga pelayanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
Pengembangan BATAMKU juga diarahkan untuk mendukung perencanaan ketenagakerjaan. Informasi mobilitas masyarakat yang dipadukan dengan data sektoral diharapkan membantu pemerintah membaca kebutuhan tenaga kerja dan menyelaraskan program pelatihan dengan kebutuhan industri.
Amsakar mengatakan, pertumbuhan investasi harus diikuti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” ujarnya.
Selain industri, data mobilitas juga berpotensi menjadi referensi untuk membaca perkembangan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebelum diterapkan secara luas, pengembangan BATAMKU telah dibahas melalui forum diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pemko Batam, BP Batam, dan sejumlah pemangku kepentingan.
Pembahasan mencakup mekanisme pendataan, integrasi sistem, kesiapan operasional, serta pembagian peran masing-masing instansi. Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan saat ini masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemko Batam.
Sejumlah instansi direncanakan terlibat, antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.
Pemilihan Pelabuhan Sekupang sebagai lokasi awal bertujuan menguji kesiapan sistem, mekanisme pendataan, kapasitas petugas, dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum penerapan diperluas ke pelabuhan lainnya.
Di sisi lain, pengembangan sistem ini juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi. Kejelasan tujuan pengumpulan informasi, pembatasan akses, keamanan sistem, serta mekanisme koreksi data menjadi hal yang perlu dipastikan.
Kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar juga perlu diperhatikan agar penerapan BATAMKU tidak menimbulkan hambatan bagi pengguna jasa pelabuhan.
Amsakar berharap BATAMKU tidak sekadar menjadi inovasi digital, tetapi mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” katanya. (*)












