Batam, (Rempangpost.com) – Kurangnya ketelitian konsumen dalam membaca dan memahami isi perjanjian sebelum melakukan transaksi menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu sengketa dengan pelaku usaha. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam dalam menangani berbagai pengaduan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan anggota BPSK Kota Batam dari unsur konsumen, Andriansyah Sinaga, S.Sos., M.M., C.PL, dalam podcast Ruang Bicara bersama anggota BPSK dari unsur pelaku usaha, Suharsad, S.H., yang dipandu Sri Widayanti, Sabtu (14/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Andriansyah mengungkapkan bahwa sejumlah pengaduan yang ditangani BPSK Batam berkaitan dengan ketidaksesuaian antara penawaran awal dan kondisi yang diterima konsumen, khususnya dalam transaksi sektor perumahan.
Menurutnya, beberapa persoalan yang muncul antara lain ketidaksesuaian spesifikasi bangunan dengan penawaran awal serta persoalan sertifikat rumah.
Ia menjelaskan, dalam memeriksa pengaduan, majelis terlebih dahulu mencermati objek sengketa, termasuk isi klausul baku dan kemungkinan adanya perjanjian lain yang belum dipahami konsumen saat menandatangani dokumen.
“Ketika terjadi perkara, kami sebagai majelis melihat dulu objek perkaranya. Apakah sesuai dengan klausul baku atau ada perjanjian-perjanjian di luar itu yang tidak diketahui oleh konsumen ketika menandatangani,” jelas Andriansyah.
Ia menilai, pemahaman terhadap isi perjanjian perlu menjadi perhatian masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Tidak sedikit konsumen yang langsung menyetujui dan menandatangani dokumen tanpa membaca secara menyeluruh klausul maupun ketentuan yang tercantum di dalamnya. Padahal, dokumen perjanjian menjadi salah satu aspek penting yang diperiksa ketika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.
Selain sektor perumahan, sengketa pembiayaan atau leasing juga termasuk perkara yang cukup banyak ditangani BPSK Batam.
BPSK Kedepankan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa
Andriansyah menjelaskan, BPSK memiliki beberapa tahapan dalam menyelesaikan sengketa konsumen, mulai dari pemeriksaan awal atau prasidang, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase.
Pada tahap awal, majelis terlebih dahulu menjelaskan pokok perkara kepada para pihak sekaligus memberikan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh.
Menurutnya, mediasi menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan melalui kesepakatan bersama antara konsumen dan pelaku usaha.
“Kalau mediasi selesai, kita tidak perlu lagi melanjutkan ke putusan perkara. Tetapi kalau mediasi tidak menemukan kesepakatan, kemudian konsiliasi juga tidak berhasil, barulah masuk ke arbitrase,” ungkapnya.
Dalam proses arbitrase, para pihak harus melengkapi bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara sebelum majelis mengambil keputusan.
Andriansyah menambahkan, penyelesaian melalui mediasi lebih diharapkan karena dapat menghemat waktu dan energi para pihak. Terlebih, layanan penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipungut biaya.
Sementara itu, Suharsad menegaskan bahwa anggota BPSK dari unsur pelaku usaha tidak berarti bertugas membela kepentingan pengusaha. Setelah menjadi anggota majelis, setiap unsur memiliki tanggung jawab menjalankan tugas secara objektif dalam proses penyelesaian sengketa.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam suatu perkara, baik konsumen maupun pelaku usaha harus menyampaikan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak boleh hanya didasarkan pada klaim sepihak.
Tidak Semua Persoalan Menjadi Kewenangan BPSK
Dalam kesempatan yang sama, kedua narasumber menjelaskan bahwa tidak seluruh persoalan masyarakat dapat ditangani oleh BPSK.
Andriansyah menerangkan bahwa setiap pengaduan terlebih dahulu diperiksa berdasarkan objek sengketa dan kewenangan lembaga.
Apabila persoalan yang disampaikan berada di luar kewenangan BPSK, masyarakat dapat diarahkan kepada instansi yang lebih tepat, seperti kepolisian atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai karakter permasalahannya.
Ia juga menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan penyelidikan sebagaimana aparat penegak hukum. Fokus lembaga tersebut adalah memproses dan menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan pengaduan dengan informasi dan bukti yang jelas agar persoalan dapat diperiksa secara tepat.
BPSK Buka Konsultasi, Layanan Penyelesaian Sengketa Gratis
Andriansyah mengajak masyarakat Batam agar tidak ragu memanfaatkan keberadaan BPSK ketika merasa dirugikan dalam transaksi barang maupun jasa.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ke mana harus menyampaikan pengaduan ketika menghadapi persoalan dengan pelaku usaha. Sebagian konsumen selama ini lebih mengenal kepolisian atau pengadilan sebagai tempat untuk melaporkan permasalahan.
Padahal, BPSK dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan proses yang lebih sederhana dan tanpa dipungut biaya.
“Kalau memang konsumen dirugikan, silakan melapor ke lembaga kita. Kami akan membantu menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Jangan takut untuk melapor,” tegas Andriansyah.
Sementara itu, Suharsad mengingatkan para pelaku usaha agar lebih memahami kondisi masyarakat dan tidak mempersulit konsumen yang sedang menghadapi persoalan.
“Kami berharap para pelaku usaha bisa memahami kesulitan masyarakat. Jangan mempersulit mereka yang sudah sulit. Kami juga berharap pelaku usaha dapat berlaku jujur dan memiliki kepedulian kepada masyarakat kecil,” pesannya.
Melalui edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, BPSK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ketelitian sebelum melakukan transaksi serta mengetahui jalur penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan pelaku usaha.
Kesadaran konsumen dalam memahami perjanjian dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen diharapkan dapat mencegah munculnya perselisihan serta menciptakan hubungan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan di Kota Batam. (*)












