Tanjungpinang-(Rempangpost.com) – Tantangan penegakan hukum di Kepulauan Riau tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara, Kepri menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, penyelundupan hingga tindak pidana korupsi. Kondisi ini menuntut koordinasi yang kuat antara kepolisian dan kejaksaan.
Komitmen memperkuat kerja sama itu terlihat dalam kunjungan silaturahmi Kapolda Kepri Irjen Pol Suhendri ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Selasa (3/11/2026). Pertemuan dengan Kajati Kepri Dr. Transiswara Adhi tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat koordinasi penanganan perkara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kepri.
Kapolda Kepri menegaskan, Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dan saling berkaitan. “Penegakan hukum membutuhkan koordinasi yang kuat, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan langkah antara penyidik kepolisian dan penuntut umum agar setiap penanganan perkara berjalan cepat, tepat, dan profesional,” ujar Kapolda dalam pertemuan tersebut.
Menurut Suhendri, karakteristik Kepri sebagai wilayah kepulauan sekaligus perbatasan antarnegara menghadirkan tantangan penegakan hukum yang tidak sederhana. Kejahatan transnasional, penyelundupan, kejahatan lintas batas, tindak pidana di wilayah perairan, kejahatan lingkungan hingga korupsi menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan serius.
Karena itu, hubungan antara penyidik kepolisian dan jaksa harus berjalan sejak awal penanganan perkara. Koordinasi yang baik dinilai penting agar proses hukum tidak terhambat persoalan administrasi maupun perbedaan pemahaman dalam pembuktian perkara.
Kunjungan tersebut disambut langsung Kajati Kepri Dr. Transiswara Adhi bersama jajaran. Transiswara mengapresiasi langkah Kapolda Kepri yang dinilai penting untuk menjaga hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat kerja sama kedua institusi.
Ia menegaskan, Kejati Kepri terbuka untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Polda Kepri. Sinergi tersebut menjadi modal penting menghadapi berbagai persoalan hukum, mulai dari tindak pidana umum, kejahatan transnasional, penyelundupan, kejahatan kelautan dan lingkungan, hingga tindak pidana khusus dan korupsi.
Penguatan hubungan kedua lembaga diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal. Lebih dari itu, kolaborasi kepolisian dan kejaksaan diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. (*)
