Batam-(RempangPost.Com)-NagoyaPos.Com Tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Melayu yang tergabung dalam Serikat Panglima (Persaudaraan Gabungan Lintas Melayu Amanah) mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga beras dan bahan pokok lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan lintas organisasi masyarakat Melayu Kepri yang digelar di kawasan Epok-epok, Nagoya, Batam, Selasa (20/1). Mereka menilai masalah mahal dan langkanya sembako masih terus berulang dan semakin memberatkan masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan.
Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Suherman (Pendiri Lang Laut Kepri sekaligus Koordinator Serikat Panglima), Arba Udin (Panglima Besar Gagak Hitam Kepri), Saiful (Ketua Persatuan Masyarakat Setokok), serta tokoh masyarakat Batam Datok Amat Tantoso.
Suherman menegaskan bahwa persoalan beras dan sembako tidak bisa dipandang sekadar sebagai dinamika pasar. Menurutnya, akses terhadap kebutuhan pokok merupakan hak dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup rakyat, terlebih di daerah kepulauan seperti Kepri.
Ia mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir sejumlah wilayah di Kepri, termasuk Kabupaten Karimun, beberapa kali mengalami kelangkaan beras dan gula yang disertai lonjakan harga cukup tajam. Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat karena kebutuhan pokok yang seharusnya mudah diperoleh justru sulit diakses.
“Situasi ini menunjukkan masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga di wilayah kepulauan. Ketergantungan Kepri terhadap pasokan dari luar daerah tanpa kebijakan khusus membuat masyarakat selalu rentan,” ujar Suherman.
Ia menekankan pentingnya kehadiran negara melalui pengamanan stok, pengawasan distribusi, serta intervensi harga yang terukur. Menurutnya, pemerintah tidak boleh abai terhadap kebutuhan dasar rakyat.
“Beras dan sembako adalah soal perut rakyat. Negara harus hadir memastikan harganya wajar dan mudah didapat,” tegasnya.
Sementara itu, Arba Udin, pendiri Gagak Hitam Kepri, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, atas langkah tegas membongkar jaringan mafia pangan.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian atas keberanian membongkar mafia beras dan gula. Ini langkah berani dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” kata Udin.
Namun, ia mengingatkan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup jika tidak diiringi kebijakan lanjutan yang memberi solusi bagi daerah kepulauan seperti Kepri.
“Kepri ini sangat bergantung pada pasokan dari luar. Kalau tidak ada kebijakan khusus soal distribusi dan harga, maka masyarakat tetap akan menjadi korban. Mafia ditindak, tapi rakyat jangan sampai semakin susah,” tegasnya.
Dari perspektif masyarakat pulau, Saiful menyampaikan bahwa warga pulau kecil merasakan dampak paling berat akibat mahal dan langkanya sembako. Ia menegaskan biaya distribusi yang tinggi seringkali dijadikan alasan, namun tidak boleh dijadikan pembenaran untuk membiarkan rakyat terus menanggung beban.
“Kami di pulau-pulau kecil ini merasakan langsung dampaknya. Harga beras dan gula bisa jauh lebih mahal dibandingkan di kota. Kalau kondisi ini dibiarkan apalagi mau menjelang Imlek dan masuknya Bulan Suci Ramadhan yang tercekik pertama adalah masyarakat pulau,” ujar Saiful.
Senada, tokoh masyarakat Batam Datok Amat Tantoso menilai persoalan sembako tidak bisa dipandang remeh karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial.
“Kalau kebutuhan pokok mahal dan sulit didapat, jangan heran kalau muncul kegelisahan sosial. Anak-anak muda di pulau-pulau melihat langsung orang tua mereka kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memberikan solusi menjadikan pengendalian harga beras dan gula sebagai prioritas utama, terlebih menjelang Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.
Datok Amat Tantoso juga memberikan dukungan penuh terhadap pemberantasan mafia pangan Kepri, namun menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang melindungi rakyat.
Ia mendesak agar pemerintah provinsi serta tujuh pemerintah kabupaten/kota di Kepri segera duduk bersama untuk merumuskan kebijakan distribusi, subsidi, dan pengawasan harga beras dan gula secara konkret dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh langkah tegas pemberantasan mafia pangan. Namun penindakan hukum saja tidaklah cukup jika tidak diiringi dengan keadilan sosial yang nyata di lapangan,” tegas Datok Amat Tantoso.
Dalam pernyataannya, Serikat Panglima menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan nyata, antara lain:
menjamin ketersediaan stok beras dan gula di Kepri melalui pasokan khusus daerah kepulauan,
menekan biaya distribusi dengan subsidi transportasi laut,
memastikan operasi pasar murah dilakukan secara rutin dan merata hingga ke pulau-pulau kecil,
serta menetapkan harga acuan khusus Kepri yang mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan.
“Intinya, kami mendukung penegakan hukum terhadap mafia pangan, tetapi kami menolak jika rakyat justru menjadi korban kebijakan setengah jalan. Keadilan sosial harus hadir bersamaan dengan penindakan hukum,” ujar Datok Amat Tantoso.
Pertemuan tersebut turut dihadiri berbagai organisasi dan elemen masyarakat, antara lain Lang Laut Kepri, Ikatan Keluarga Rempang Galang (IKRAL), Bulang Perkasa, Gagak Hitam Kepri, Persatuan Setokok Bersatu (PSB), serta berbagai elemen pemuda dan masyarakat kepulauan.
Mereka sepakat bahwa beras dan bahan pokok lainnya bukanlah tuntutan berlebihan, melainkan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara bagi masyarakat Kepulauan Riau.(Adit)
Redaksi
