Batam-(RempangPost.Com)- Ratusan bupati dari seluruh Indonesia menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (18/1/2026) malam. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyuarakan kegelisahan atas menguatnya dominasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai semakin mempersempit ruang otonomi daerah.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan sentralisasi terselubung yang berpotensi melemahkan fondasi otonomi daerah. Bursah yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat menyampaikan bahwa kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus pilar utama dalam menjaga keutuhan bangsa.
“Tanpa kabupaten yang kuat, bangunan kebangsaan akan rapuh. Semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 justru memberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibandingkan regulasi yang berlaku saat ini,” ujar Bursah dalam sambutannya.
Ia mengingatkan bahwa penarikan kewenangan daerah, khususnya di bidang fiskal, berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan politik di masa mendatang. Menurutnya, berbagai instrumen fiskal yang saat ini dikelola pemerintah pusat belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di desa dan kabupaten.
Selain itu, Bursah juga menyoroti kebijakan penyaluran likuiditas ke sektor perbankan yang mencapai ratusan triliun rupiah, namun dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat di daerah. Ia menilai pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa apabila anggaran tersebut dapat didistribusikan langsung ke daerah.
Rakernas XVII Apkasi juga menjadi ajang penguatan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan mitra strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan komitmennya untuk mendukung daerah melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset dan pengembangan, beasiswa sawit, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor perbankan, Bank Tabungan Negara (BTN) menyampaikan dukungannya terhadap penguatan UMKM daerah melalui kerja sama dengan Apkasi. Salah satu program yang diperkenalkan adalah Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rangka memperingati 25 tahun Apkasi, organisasi ini juga meluncurkan buku berjudul “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” yang memuat berbagai inovasi daerah dalam bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan daerah terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa masa depan pembangunan daerah bertumpu pada pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai tuan rumah, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak seluruh peserta Rakernas untuk menjadikan Batam sebagai simbol penguatan sinergi antarwilayah. Ia juga memperkenalkan potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai contoh pengembangan ekonomi berbasis jasa dan pariwisata.
Menutup rangkaian pembukaan Rakernas XVII Apkasi 2026, panitia menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di Batam. Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Apkasi bersama Gubernur Kepulauan Riau, Ketua APPSI, dan jajaran pengurus Apkasi sebagai bentuk kepedulian sosial serta komitmen bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan utama pembangunan daerah.(Adit)
Redaksi
