Batam-(RempangPost.Com)-Dukungan terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2026–2031 mulai bermunculan menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026. Salah satu dukungan datang dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kepulauan Riau.
Pengurus PWNU Kepri, Endy Maulidi, menilai Nasaruddin Umar memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan komunikasi yang memadai untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia.
“Kapasitas keulamaan, kemampuan mengelola organisasi, serta pola komunikasinya saya rasa tidak diragukan lagi sebagai figur yang layak memimpin PBNU ke depan,” kata Endy.
Dukungan senada disampaikan Wakil Ketua PWNU Bali, Syamsul Hadi. Menurut dia, regenerasi kepemimpinan NU seharusnya mengedepankan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan asal daerah calon.
“Nahdliyin sudah saatnya membangun paradigma baru dalam memilih pemimpin. Yang terpenting adalah kapasitas dan kemampuan membawa organisasi menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Nasaruddin Umar dikenal memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Selain menjabat Menteri Agama di kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal.
Dalam perjalanan organisasinya, Nasaruddin pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, menjadi pengurus PWNU Sulawesi Selatan, serta masuk dalam jajaran kepengurusan PBNU. Ia juga pernah menjabat Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif dalam berbagai forum dialog lintas agama di tingkat nasional maupun internasional.
Meski dukungan terhadap sejumlah tokoh mulai bermunculan, penentuan Ketua Umum PBNU tetap akan diputuskan melalui mekanisme Muktamar NU sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Muktamar yang digelar setiap lima tahun itu merupakan forum tertinggi Nahdlatul Ulama untuk menetapkan arah organisasi sekaligus memilih kepengurusan PBNU periode berikutnya. Seiring mendekatnya pelaksanaan muktamar, sejumlah nama diperkirakan masih akan muncul sebelum proses pemilihan berlangsung sesuai mekanisme organisasi.(Hrs)
Redaksi
