Batam (RempangPost.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam membantah isu yang menyebut program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) mengalami mati suri. Hingga akhir Juli 2026, pembangunan program strategis tersebut terus menunjukkan perkembangan positif dengan 16 gedung koperasi telah rampung 100 persen, sementara puluhan lokasi lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Pemko Batam juga meluruskan informasi yang beredar terkait KKMP Pulau Buluh yang sempat disebut berhenti beroperasi. Pemerintah menegaskan bahwa yang dihentikan hanyalah aktivitas usaha di bangunan sewaan, sedangkan badan hukum koperasi beserta kepengurusannya tetap berjalan dan akan kembali beroperasi setelah gedung permanen selesai dibangun.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap program nasional penguatan ekonomi kerakyatan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Batam menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat dalam penyediaan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan koperasi di tingkat kelurahan.
“Alhamdulillah, dari sisi percepatan penyediaan lahan kita termasuk yang progresnya cukup cepat. Beberapa waktu lalu pihak Kodim menyampaikan, dari 64 kelurahan di Batam saat itu sudah ada 42 kelurahan yang lahannya tersedia. Seiring waktu, sebagian sudah mulai dibangun,” ujar Amsakar, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala, khususnya terkait penyediaan lahan, agar target pembangunan koperasi dapat terealisasi sesuai rencana.
“Kalau berbicara target dan kinerja, target kita dan kinerja kita sudah berjalan seiring. Tim siang malam terus memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan bisa dipercepat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, mengungkapkan bahwa pembangunan fisik koperasi terus mengalami kemajuan. Hingga saat ini, sebanyak 16 gedung Koperasi Merah Putih telah selesai dibangun dan siap digunakan.
“Sudah terbangun kondisi fisik sebanyak 16 koperasi yang selesai 100 persen,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, lahan pembangunan koperasi berasal dari berbagai sumber, mulai dari aset Pemerintah Kota Batam, BP Batam, hingga hibah dari pihak ketiga. Setelah pembangunan selesai, operasional koperasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus sebagai badan usaha milik anggota sesuai ketentuan perkoperasian.
“Pemerintah daerah bertugas memberikan dukungan, terutama dalam penyediaan lahan serta pendampingan apabila diperlukan. Selebihnya menjadi kewenangan badan usaha koperasi sesuai mekanisme rapat anggota,” jelas Amsakar.
Menanggapi isu mengenai KKMP Pulau Buluh, Amsakar menegaskan bahwa koperasi tersebut tidak dibubarkan maupun menghentikan aktivitas secara permanen. Yang ditutup hanyalah lokasi usaha yang sebelumnya menggunakan bangunan sewaan, sementara kelembagaan koperasi beserta kepengurusannya tetap berjalan.
“Yang tutup itu tempat yang disewa, bukan koperasinya. Pengurusnya tetap ada dan koperasinya tetap berjalan. Nantinya setelah lokasi permanennya dibangun, mereka akan kembali beroperasi di sana. Bahkan kami juga mendapat informasi akan ada dukungan permodalan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Salim. Ia menjelaskan bahwa lahan permanen untuk KKMP Pulau Buluh sebenarnya telah tersedia, namun pembangunan gedungnya akan dilakukan pada tahap kedua setelah penyelesaian pembangunan tahap pertama.
“Untuk di Pulau Buluh sudah ada lahannya, tetapi pembangunan gedung akan masuk tahap kedua. Saat ini kami masih fokus menyelesaikan pembangunan tahap pertama yang mencakup 42 koperasi desa dan kelurahan,” jelasnya.
Di balik kemajuan pembangunan fisik tersebut, pemerintah mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada penyediaan gedung, melainkan pada penguatan tata kelola dan sumber daya manusia koperasi agar mampu menjalankan usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Sebelumnya, KKMP Pulau Buluh diketahui telah mengelola tiga unit usaha, yakni gerai sembako, pangkalan LPG 3 kilogram, dan layanan BRILink dengan jumlah anggota sebanyak 49 orang. Namun operasional usaha mengalami kendala karena sebagian besar aktivitas koperasi hanya dijalankan oleh satu orang pengurus.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Sekretaris KKMP Pulau Buluh, beliau kewalahan mengurus koperasi tersebut sendirian tanpa didampingi pengurus lainnya yang sibuk dengan aktivitas masing-masing,” terang Salim.
Akibat keterbatasan sumber daya manusia tersebut, aktivitas usaha di lokasi sewaan untuk sementara dihentikan sambil menunggu pembangunan kantor permanen. Pemerintah optimistis, setelah gedung baru selesai dan pengelolaan koperasi semakin kuat, KKMP Pulau Buluh dapat kembali beroperasi secara optimal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. (Hrs)
