Batam-(RempangPost.Com)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kunci utama membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia peringkat 4 atau 5 pada 2045 bukan terletak pada eksploitasi sumber daya alam, melainkan pada keberanian pemerintah daerah berinvestasi besar-besaran pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 di Kota Batam, Selasa (20/1). Rakernas tersebut dihadiri ratusan bupati dari seluruh Indonesia yang telah berlangsung sejak 18 Januari 2026.
Dalam arahannya, Tito membedah fenomena yang ia sebut sebagai Paradoks Indonesia, yakni kondisi ketika daerah yang kaya sumber daya alam justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurutnya, kekayaan alam tanpa didukung kualitas manusia yang unggul justru berpotensi melahirkan ketimpangan dan konflik sosial.
“Sejarah membuktikan negara-negara yang miskin sumber daya alam seperti Singapura dan Jepang bisa maju karena human capital-nya. Kita jangan hanya bangga dengan apa yang ada di bawah tanah, tapi harus fokus membangun manusia yang berdiri di atasnya,” tegas Tito.
Ia menambahkan, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Namun, syarat mutlak untuk mewujudkannya adalah peningkatan kelas sosial masyarakat menjadi kelas menengah dengan pendapatan per kapita yang tinggi.
Mendagri juga menekankan pentingnya peran negara melalui sistem ekonomi sosialis-kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mencontohkan program strategis pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat dan pemberian makan bergizi sebagai bentuk intervensi negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas tanpa biaya. Ini investasi jangka panjang. Jangan sampai kita punya kekayaan alam besar, laut luas, tapi SDM lemah sehingga hanya jadi penonton di negeri sendiri,” ujarnya.
Selain pembangunan manusia, Tito memberikan evaluasi kritis terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 30 persen dari 1.091 BUMD di Indonesia saat ini tercatat merugi dan justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Banyak BUMD dikelola tidak profesional karena faktor kedekatan politik atau kekerabatan. Pilihlah direksi yang kompeten. Kalau BUMD terus merugi, lebih baik dievaluasi total daripada APBD habis hanya untuk menutup kerugian tanpa memberikan dividen bagi daerah,” tegasnya.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menghambat investasi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan pungutan liar maupun perizinan yang berbelit. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan ramah investasi.
“Jangan orang baru mau buka warung atau minimarket sudah dipalakin. Permudah izin, buat pelaku usaha nyaman. Kalau swasta bergerak, ekonomi daerah akan tumbuh dengan sendirinya,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, melaporkan hasil rumusan kebijakan strategis Rakernas yang diikuti 416 kabupaten anggota Apkasi. Beberapa rekomendasi utama meliputi optimalisasi Dana Desa untuk ketahanan dan kemandirian pangan, penataan ulang hubungan pusat dan daerah melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014, serta penguatan manajemen talenta ASN di daerah.
Bursah juga menyampaikan bahwa Apkasi telah merampungkan dan meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” sebagai upaya mendorong inovasi daerah di tengah tantangan fiskal dan ekonomi.
Usai penutupan Rakernas, Mendagri bersama jajaran Apkasi meresmikan Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) di Batam. Gedung hasil kolaborasi Apkasi dan International Business Association (IBA) tersebut dirancang sebagai pusat informasi satu pintu bagi investor mancanegara yang ingin melihat potensi investasi kabupaten di seluruh Indonesia.(Adit)
Redaksi
