BATAM — Dugaan masuknya berbagai komoditas melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan kepabeanan kembali menjadi sorotan di Batam, Kepulauan Riau. Informasi yang beredar di masyarakat menyebut sejumlah komoditas, mulai dari rokok tanpa pita cukai, kendaraan tanpa dokumen resmi, pakaian bekas atau ballpress, hingga daging impor, diduga masuk melalui jaringan distribusi tertentu.
Dalam informasi tersebut, nama seseorang berinisial WL turut disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dipersoalkan.
Namun, sejauh belum ada hasil penyelidikan dan pembuktian resmi dari aparat penegak hukum, informasi tersebut tetap merupakan dugaan. Penyebutan nama WL dalam pemberitaan ini tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.
Justru karena itu, pertanyaan yang kini muncul bukan sekadar siapa yang disebut dalam informasi masyarakat, melainkan bagaimana aparat dapat menguji seluruh rangkaian informasi tersebut berdasarkan bukti.
Dari Mana Barang Masuk dan Siapa Pengendalinya?
Batam memiliki posisi geografis strategis karena berada di kawasan perdagangan dan berdekatan dengan Singapura. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap lalu lintas barang menjadi isu penting.
Sejumlah informasi masyarakat menyebut adanya dugaan pola pengiriman barang dari luar negeri melalui Singapura sebelum kemudian masuk ke Batam.
Salah satu informasi berkaitan dengan kendaraan yang disebut-sebut berasal dari Jepang, kemudian transit di Singapura sebelum diduga dibawa ke Batam menggunakan kontainer.
Keterangan lain yang beredar menyebut kendaraan mewah dari Singapura menuju Batam dikemas dalam kontainer.
Informasi tersebut perlu diuji melalui dokumen pengiriman, data kepabeanan, manifest, identitas kontainer, dokumen asal barang, hingga pemeriksaan fisik kendaraan.
Tanpa pemeriksaan tersebut, dugaan mengenai jalur pemasukan barang tidak lebih dari informasi awal yang membutuhkan verifikasi.
Kasus Mobil Mewah Pernah Menjadi Sorotan
Isu mengenai kendaraan tanpa dokumen resmi bukan perkara baru di Batam.
Media Batamnews.co.id pada 11 Juli 2022 pernah memberitakan penyitaan tiga unit mobil sport oleh Polda Kepri dari sebuah gudang kendaraan di kawasan Baloi. Pemberitaan tersebut mengangkat perkiraan harga kendaraan yang diamankan aparat.
Namun, keberadaan kasus tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya hubungan dengan WL atau jaringan yang kini menjadi sorotan.
Keterkaitan antara perkara lama dengan informasi yang beredar saat ini harus dibuktikan melalui penyelidikan, bukan dibangun berdasarkan kesamaan jenis barang atau lokasi.
Karena itu, apabila aparat menemukan indikasi perkara baru, penelusuran seharusnya dilakukan berdasarkan bukti yang berdiri sendiri dan dapat diuji secara hukum.
Rokok Manchester dan R7 Ikut Disebut
Dugaan aktivitas tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan kendaraan.
Informasi masyarakat menyebut nama rokok Manchester dan R7 sebagai komoditas yang diduga beredar tanpa pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan cukai.
Jika benar terdapat pelanggaran, aparat perlu memastikan asal barang, pihak pemasok, importir atau pihak yang memasukkan barang, tempat penyimpanan, jalur distribusi, hingga jaringan penjualannya.
Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana barang tersebut bisa berada di pasar apabila memang tidak memenuhi ketentuan.
Dari titik itulah pengawasan kepabeanan dan cukai menjadi penting.
Ballpress dan Daging Impor Juga Disorot
Selain rokok dan kendaraan, informasi yang beredar juga menyebut ballpress atau pakaian bekas serta daging impor.
Keduanya disebut-sebut masuk melalui jalur Singapura sebelum didistribusikan di Batam dan kemungkinan ke wilayah lain.
Dugaan tersebut perlu dipisahkan antara informasi awal dan fakta hukum.
Aparat dapat menguji informasi itu dengan memeriksa dokumen impor, manifest, asal barang, perusahaan pengangkut, penerima barang, gudang penyimpanan, serta jalur distribusi setelah barang tiba di Batam.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, rangkaian tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai pihak-pihak yang berada di belakangnya.
Identitas Kendaraan Perlu Diperiksa Secara Forensik
Salah satu informasi yang paling serius menyangkut dugaan kendaraan adalah kemungkinan ketidaksesuaian identitas fisik dengan dokumen.
Nomor rangka dan nomor mesin disebut-sebut berpotensi dikaitkan dengan dokumen kendaraan lain yang secara administratif tercatat resmi.
Namun, tudingan semacam itu tidak dapat dibuktikan hanya melalui informasi masyarakat.
Diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan, verifikasi nomor rangka dan mesin, pemeriksaan dokumen registrasi, asal-usul kendaraan, serta penelusuran proses penerbitan dokumen.
Jika terdapat perubahan atau manipulasi identitas kendaraan, aparat perlu mengurai siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, serta bagaimana kendaraan tersebut dapat memperoleh dokumen yang dipersoalkan.
Pemerhati: Jangan Hanya Kejar Barang, Telusuri Uang
Pemerhati kebijakan publik Paulus Lein, S.Pd., menilai setiap informasi mengenai dugaan aktivitas ilegal harus diuji melalui proses hukum.
Menurut dia, aparat tidak cukup hanya menemukan barang yang diduga bermasalah.
“Kalau memang ada indikasi tindak pidana, yang harus dicari bukan hanya barangnya, tetapi juga alur transaksi dan pihak yang mendapatkan keuntungan,” demikian pokok pandangan yang disampaikan dalam konteks sorotan tersebut.
Penelusuran terhadap keuntungan menjadi penting apabila penyidik menemukan indikasi tindak pidana asal.
Sebab, dalam perkara kejahatan ekonomi, keberadaan barang dapat menjadi satu bagian dari rangkaian perkara, sementara aliran dana dapat membantu mengungkap struktur yang lebih besar.
Dugaan Aliran Dana ke Properti dan Aset
Informasi masyarakat juga menyebut dugaan adanya dana yang berasal dari aktivitas perdagangan ilegal kemudian digunakan untuk membeli properti atau lahan di sejumlah kawasan di Batam.
Informasi tersebut tentu membutuhkan pembuktian.
Kepemilikan tanah, rumah, kendaraan, perusahaan maupun aset lainnya tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana pencucian uang.
Untuk membuktikan dugaan TPPU, aparat harus terlebih dahulu menemukan dasar mengenai tindak pidana asal serta hubungan antara hasil tindak pidana dengan aset yang ditelusuri.
Karena itu, penelusuran aset harus dilakukan secara hati-hati, berbasis dokumen dan transaksi yang dapat diverifikasi.
Prinsip Follow the Money Menjadi Penting
Jika penyidik menemukan indikasi tindak pidana ekonomi, pendekatan follow the money dapat menjadi salah satu instrumen penting.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain: siapa yang melakukan pembayaran, dari rekening mana dana berasal, siapa pemilik rekening, atas nama siapa aset dibeli, siapa penerima manfaat sebenarnya, bagaimana pola transaksi berlangsung, serta apakah transaksi tersebut sesuai dengan profil usaha dan sumber pendapatan yang sah.
Dari sana aparat dapat melihat apakah terdapat pola transaksi yang tidak wajar.
Namun, prinsip tersebut juga harus diterapkan secara objektif.
Seseorang tidak dapat disebut melakukan pencucian uang hanya karena memiliki banyak aset atau menjalankan usaha tertentu. Harus ada hubungan yang dapat dibuktikan antara aset dengan hasil tindak pidana.
Jangan Campur dengan Perkara Perjudian atau Narkotika
Sorotan terhadap dugaan penyelundupan di Batam juga muncul di tengah berbagai penindakan terhadap kejahatan lain, termasuk perjudian dan narkotika.
Namun, setiap perkara memiliki unsur pidana dan alat bukti masing-masing.
Kesamaan wilayah, nama, atau informasi mengenai aktivitas ilegal tidak otomatis membuktikan adanya hubungan antarperkara.
Jika aparat menemukan indikasi bahwa sejumlah perkara saling berhubungan, hubungan tersebut harus dibuktikan melalui data komunikasi, transaksi, dokumen, keterangan saksi, barang bukti, maupun alat bukti lain yang sah.
Dengan demikian, penyelidikan tidak berubah menjadi sekadar rangkaian asumsi.
Siapa Pemasok dan Siapa Penerimanya?
Jika dugaan jaringan penyelundupan tersebut benar-benar memiliki dasar, penyelidikan semestinya tidak berhenti pada orang yang berada di lapangan.
Ada sejumlah mata rantai yang perlu diurai.
Siapa pemasok barang?
Dari negara mana barang berasal?
Siapa yang mengatur pengiriman?
Siapa yang menyediakan kontainer?
Siapa penerima barang di Batam?
Di mana barang disimpan?
Siapa yang mendistribusikannya?
Bagaimana barang melewati titik pengawasan?
Dan siapa yang menikmati keuntungan terbesar?
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat menentukan apakah sebuah perkara merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri atau bagian dari jaringan dengan struktur yang lebih luas.
Bea Cukai Didorong Menindaklanjuti Informasi Masyarakat
Informasi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai pada dasarnya dapat menjadi bahan awal bagi aparat untuk melakukan pengumpulan informasi dan pendalaman.
Namun, informasi awal harus tetap diverifikasi.
Di tengah derasnya informasi yang beredar melalui media sosial, aparat dituntut mampu memilah antara laporan yang memiliki dasar dengan informasi yang hanya berupa tudingan.
Proses tersebut penting untuk dua kepentingan sekaligus: memastikan dugaan pelanggaran benar-benar ditindak jika terbukti, sekaligus melindungi pihak yang ternyata tidak memiliki keterlibatan.
Bola Kini Berada di Tangan Aparat
Ada sejumlah pertanyaan yang belum memperoleh jawaban.
Apakah benar terdapat pemasukan rokok Manchester dan R7 yang tidak memenuhi ketentuan cukai?
Apakah terdapat kendaraan yang identitas fisiknya tidak sesuai dengan dokumen?
Apakah ballpress dan daging impor masuk melalui jalur yang melanggar ketentuan?
Siapa yang mengatur pengiriman barang?
Siapa penerima barang di Batam?
Apakah terdapat jaringan distribusi setelah barang tiba?
Dan jika keuntungan dari aktivitas tersebut benar-benar ada, ke mana uang tersebut mengalir?
Semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis bukti.
Sampai terdapat hasil penyelidikan dan pembuktian resmi, WL tetap merupakan pihak yang namanya disebut dalam informasi masyarakat, bukan pelaku tindak pidana yang telah terbukti.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap menjadi pijakan.
Hak Jawab Tetap Terbuka
Pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana harus memberikan ruang yang proporsional bagi pihak-pihak yang disebut.
Karena itu, media ini membuka ruang hak jawab kepada WL maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, maupun bukti yang relevan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar nama yang disebut atau tudingan yang beredar.
Masyarakat membutuhkan jawaban hukum yang terang: dari mana barang berasal, bagaimana barang masuk ke Batam, siapa yang mengatur pergerakannya, siapa penerimanya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah seluruh rangkaian tersebut benar-benar membentuk sebuah jaringan penyelundupan.
Jika memang ada pelanggaran, penegakan hukum harus bergerak berdasarkan bukti.
Jika tidak terbukti, klarifikasi juga harus diberikan secara terbuka.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut dugaan kejahatan ekonomi, kebenaran tidak boleh ditentukan oleh derasnya informasi, melainkan oleh fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Sumber :Ibnnews
